Pemerintah Tinjau Aturan Tambang di Pulau Kecil
Sebagai tahap awal, pemerintah akan membuat surat edaran kepada pemerintah daerah (pemda) mengenai pelarangan pertambangan di pulau kecil. "Misalnya, kalau di dalam perda ada peruntukan kawasan pertambangan maka aturan itu akan direvisi," kata dia, di Jakarta, Senin (25/3). Menurut dia, proses revisi aturan tersebut …
Aturan WFH PNS Imbas Polusi Udara Jakarta Memburuk, …
Suara - Kabar terbaru datang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akan memulai uji coba penerapan work from home atau WFH kapasitas 50 persen bagi ASN mulai bulan September mendatang. Kapan aturan WFH PNS DKI Jakarta mulai berlaku? Uji coba ini akan dilakukan tiga bulan ke depan, dan dinilai hasilnya.
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
Permen No 5 Tahun 2021 tentang pertek dan slo ppkl adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di sektor pertambangan dan energi. Permen ini mengatur tentang kriteria, klasifikasi, izin, pengawasan, dan sanksi terkait limbah B3. Permen ini juga sejalan dengan Permen LHK No 6 Tahun 2021 yang …
Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan – Info …
Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. Pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang …
496 Hektar Lahan Masih Terkontaminasi Logam Berat Merkuri
JAKARTA, KOMPAS — Areal seluas 496 hektar di Indonesia masih terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 yang berasal dari pencemaran merkuri akibat penambangan emas skala kecil dan tanpa izin. Upaya mempercepat pemulihan tanah terkontaminasi dan pencegahan peredaran serta perdagangan merkuri ilegal agar terus …
PENGELOLAAN PENAMBANGAN EMAS DI GUNUNG BOTAK …
Belum adanya kesepakatan dan ketegasan mengenai aturan penambangan emas di Gunung Botak oleh pemerintah daerah membuat Gunung Botak menjadi subur bagi penambang liar. Tingginya tinggkat kriminalitas di wilayah pertambangan Gunung Botak membuat banyak permintaan agar wilayah pertambangan Gunung Botak …
Polusi udara Jakarta sudah "sangat krisis", Pemprov DKI …
Di kala pencemaran udara di Jakarta yang semakin memburuk, Pemprov DKI berencana membentuk satuan tugas untuk Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan akan membentuk satuan ...
Pasal 287 UU Lalu Lintas Isinya Apa? | kumparan
Dengan mengetahui pasal tersebut, maka kini Anda bisa mengetahui secara penuh apa saja hal yang diatur dalam Pasal 287 UU LLAJ. Berikut isinya: (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam …
UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan …
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 56. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam …
REHABILITASI KERUSAKAN LAHAN AKIBAT KEGIATAN …
pada lahan di luar tempat penambangan akibat adanya pengendapan tailing sebagai limbah dari proses pengolahan bahan galian tersebut. Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas …
(PDF) GALIAN C | Dwi Nugroho
Dalam penjelasan yang lebih sederhana " Galian C " adalah bahan tambang yang lumrah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi seperti rumah, dan swasta maupun pemerintah seperti pembangunan jalan dan jembatan. Bahan tambang tersebut berupa pasir kali, batu pecah, krokol, tanah hurug, padas, dll.
UU Minerba, Denda Kegiatan Penambangan Ilegal Naik …
Dalam UU Minerba, denda kegiatan penambangan ilegal dinaikan menjadi paling banyak Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 10 miliar. Kendati demikian, sanksi penjara justru dipersingkat menjadi paling lama 5 tahun dari sebelumnya 10 tahun. Selain itu, RUU Minerba juga mengatur pemberian sanksi dan denda bagi pemegang izin usaha …
MAKALAH PERATURAN TENTANG STUDY KELAYAKAN TAMBANG …
GEOLOGI DAN KEADAAN ENDAPAN 1 . Geologi 2 . Keadaan Endapan 3. Cara Perhitungan Cadangan 4. Klasifikasi dan Jumlah Cadangan (insitu, miniable, marketable.) III. RENCANA PENAMBANGAN 1. Sistem/Metode dan Tata Cara Penambangan (dilengkapi bagan a l i r ) 2 . Tahapan kegiatan Penambangan (termasuk penanganan …
'Langit Tujuh' Jadi Beking Ngeri Tambang Ilegal, Siapa Dia?
Oleh karena itu, Fahmy menyarankan agar aturan mengenai penambangan ilegal tersebut harus diperbaiki. Selain itu harus dilakukan penegakan hukum yang adu sehingga menyebabkan efek jera pada pelaku dan oknum dari penambangan ilegal. "Aturannya ini harus diperbaiki kemudian ada penegakan hukum …
Undang-Undang Terkait Penambangan Pasir Laut – …
Pasal 35 ayat 1, melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Penulis : Adrian Boby. Editor : Nora …
TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN …
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan …
Gak Cuma Masalah Hukum, Ini Ruwetnya Berantas Tambang …
Menurutnya, persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya turut berkontribusi dalam kasus pertambangan ilegal yang ada di Indonesia. "Ini permasalahan yang cukup lama, pelik, cukup ruwet, tetapi dipandang bukan hanya persoalan hukum tapi ini persoalan ekonomi, sosial, budaya, seperti itu," ungkapnya dalam program acara …
Pemkab Muara Enim Didesak Legalkan Tambang Batu Bara …
Ribuan masyarakat Tanjung Agung dan Lawang Kidul, Sumsel yang menggantungkan hidupnya dari penambangan batubara mendatangi Pemkab Muara Enim. Mereka menuntut pembuatan aturan mengenai penambangan batubara rakyat. Aksi massa dikawal ketat polisi termasuk pengawalan prokes. - metrotvnews
Memahami Izin Pertambangan Pasca Terbitnya UU Minerba …
Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. Selain itu, presiden Joko Widodo juga mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 Izin …
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG …
karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan …
Menyoal Wewenang Pemerintah Pusat Terbitkan Izin Usaha …
Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah mengatur wewenang apa saja yang menjadi urusan pemeritahan pusat. Bahrul menilai Pasal 35 ayat (4) UU Minerba memiliki argumen inkonstitusionalitas secara mutatis mutandis yang sama dengan norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba. "Wewenang pemberian izin pertambangan …
Tambang Emas Ilegal Marak, Pengawasan Harus Terus Ditingkatkan …
BDL melakukan aktivitas penambangan dan meminta kasus tersebut bisa ditindaklanjuti hingga tuntas. "PT. BDL jelas-jelas telah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini tertuang dalam keputusan Menteri LHK, sehingga PT. BDL harus menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya itu," tegasnya.
Pemerintah Terbitkan PerMen ESDM 16/2021
NIKEL.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (PerMen) ESDM Nomor 16 tahun 2021 …
PP No. 96 Tahun 2021
Abstrak. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; …
Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian …
Masyarakat yang bermukim di sekitar daerah penambangan pasir merasa dirugikan dengan adanya kegiatan tersebut. Seharusnya pemanfaatan sumber daya alam …
PP No. 22 Tahun 2021
Bidang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah …
Dampak Pertambangan Ilegal: Kerusakan Lingkungan dan …
Pada pasal 158 disebutkan, orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (Seratus miliar). Sanksi tersebut juga berlaku untuk setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur …
KPK Dorong Pembentukan Satgas Tangani Ribuan Tambang …
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengapresiasi sikap pemerintah yang tegas kepada penambang ilegal melalui rencana pembentukan satuan tugas penanganan penambangan ilegal. Satgas tersebut bakal dibentuk melalui peraturan presiden mengenai penambangan emas tanpa izin (PETI) …
Macam-Macam Norma: Norma Agama hingga Norma Hukum …
Berikut macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. 1. Norma Agama. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini adalah aturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan …
Kegiatan Tambang di Pesisir Pulau Kecil adalah
Aktivitas penambangan pasir laut di Pulau Rupat, Bengkalis, Riau. Foto : independensi . Degradasi Pesisir. Berkaitan dengan penambangan pasir laut, khususnya di pulau Rupat, KKP …
Terungkap Beking Ngeri Tambang Ilegal, Berkode Langit Tujuh
Oleh karena itu, Fahmy menyarankan agar aturan mengenai penambangan ilegal tersebut harus diperbaiki. Selain itu harus dilakukan penegakan hukum yang adu sehingga menyebabkan efek jera pada pelaku dan oknum dari penambangan ilegal. "Aturannya ini harus diperbaiki kemudian ada penegakan hukum yang adil, kemudian …
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG …
karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil dari pertambangan. Negara dalam hal ini mendapatkan penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan …
SKRIPSI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT …
penambangan ini akan runtuh karena tanah tersebut terkikis oleh air, sisa tambang tidak produktif, jalan rusak, lahan makin berkurang karena penambangan yang dilakukan secara terus menerus.8 Walaupun demikian ada juga warga yang merasa senang dengan adanya penambangan tersebut. Karena dengan adanya penambangan ini