Keputusan Menaker Nomor 113 Tahun 2022. tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Ketegori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan dan Gas Bumi Bidang Profesional Sistem Jaminan Kuantitas (Quantity Assurance) Minyak dan Gas Bumi. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang …
Karenanya, guna mengatasi tantangan tersebut, diperlukan praktik penambangan yang baik dan berkelanjutan. Dalam Undang- Undang atau UU No.3 tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun …
PERMEN ESDM Nomor 24 Tahun 2012 tentang PERMEN ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara; E. PERATURAN MENTERI TERKAIT PERMEN Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi …
A. Pengertian Pertambangan dan Pengaturan Penambangan Pasir 1. Pengertian Pertambangan ... Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara adalah : ... 6 Kategori C, pertambangan dan Penggalian, 17 Maret 2017, Pukul 19.23 WIB 7 Ibid
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang …
Regulasi pertambangan di Indonesia terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Berikut perkembangannya. Secara regional, Indonesia terbentuk dari dua lempengan besar. Lempeng Pasifik di sebelah Utara …
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ttg PD, secara merta merta, banyak menimbulkan banyak pertanyaan dari daerah terutama Kabupaten/Kota, yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan dan mineral sejak tanggal 2 Oktober 2014 dipindahkan kewenangannya …
NOMOR 37 TAHUN 1960 (37/1960) TENTANG PERTAMBANGAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa hukum pertambangan harus merupakan pelaksanaan dari pada ... Indonesia tertanggal 5 Juli 1959, ketentuan-ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia tersebut 17 Agustus 1959, …
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENYANGGAAN TAMBANG BAWAH TANAH BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 …
1954: Keputusan Tambang dan Penggalian diberlakukan di Inggris. Ini membuat tanggung jawab keselamatan berada pada manager pertambangan: 1970: Terbentuknya Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Amerika Serikat yang menjadi landasan bagi terbentuknya Occupational Safety and Health Administration …
Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: ‡VHWLDS RUDQJ DQJ PHODNXNDQ usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) …
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok …
UNDHNG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …
NOMOR 3 TAHUN 2020. TENTANG. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik …
dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Salim H.S, 2014:11). Pulau Sumatera …
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2831) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha …
Kontribusi pertambangan minyak, gas, dan panas bumi terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 0,20% pada tahun 2021. Begitu juga dengan kontribusi pertambangan dan penggalian lainnya yang menurun sebesar 0,03%. Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya, Minggu (22/10).
Kata kunci: politik hukum, pertambangan mineral dan batubara, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. A. Pendahuluan ... Republik Indonesia …
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur pada Pasal 37, 48, 105, 158, 161, ... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlind ungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
ABSTRAK: Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu …
UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. …
09 Dec 2016. Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2010-2014. 23 Dec 2015. Statistik Pertambangan Bahan Galian 2010-2014. 23 Dec 2015. Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 2010-2014. 23 Dec 2015. Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2010-2013. 03 Nov 2014.
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi; e.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); ... diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan tehnologi di bidang pertambangan dan perkembangan …
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali …
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara disebutkan bahwa Pertambangan (UU Pertambangan mineral dan batubara), adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil ... 3 Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 4 Gatot Supramono, Op.Cit., ... Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang …
Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; d. that on the grounds as intended by point (a), point (b), and point (c), it is necessary to ... Undang Dasar 1945 tersebut, …
MATERI POKOK PERATURAN. Abstrak. Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu …
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; ... Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Perencanaan Tambang Terbuka, sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dan …
Ini merupakan gabungan dari beberapa PP yang sebelumnya sudah diterbitkan pada masa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu PP 24, PP 23, PP 21, dan seterusnya. "Jadi, PP Nomor 96 Tahun 2021 merupakan kompilasi atau penggabungan dari seluruh PP yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan …
See Full PDFDownload PDF. PENGGOLONGAN BAHAN GALIAN I. ATURAN LAMA (UU No. 11 Tahun 1967) Menurut Undang-undang No 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pada Bab II pasal 3, mengenai Penggolongan Dan Pelaksanaan Penguasaan Bahan Galian, dimana bahan galian dibagi atas tiga …
Daerah, peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.Masyarakat suatu daerah memperoleh kebebasan dakam …
Tabel 4.8 Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan DBH Tahun 2022 Sektor Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah (Rupiah) Jenis PNBP. Rencana Penerimaan PNBP Tahun 2022 Target DBH. Berdasarkan Kepmen. Tetap Rp20.826.246.000,00 Rp14.142.612.749,00 Rp13.210.634.000,00 Rp2.113.701.440,00 Royalti.