Indonesia
bicara. sunting. Indonesia ( pelafalan dalam bahasa Indonesia: [in.ˈdo.nɛ.sja] ), dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara …
Ini penjelasan Kemensos tentang aturan pengalangan dana …
Ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021, juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Pengumpulan uang atau barang tidak boleh dilakukan oleh perorangan, melainkan lewat yayasan atau organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Terkait polemik, donasi untuk putra dari pesohor tersebut memang tidak memiliki izin.
Researching Ghanaian Law
The singular attempt at creating a standard legal citation format may be found in the twin articles of Janet Daniels in 1971 and 1972, namely, "The Practitioner's Guide to the …
4 Syarat Pengajuan Izin Galian yang Wajib Diketahui!
Untuk setiap pelaku penggalian harus memahami beberapa syarat pengajuan izin galian, karena penggalian sudah diatur dalam Undang-Undang. Bisnis. Bisnis. Bisnis. ... hal yang perlu diperhatikan untuk pelaku penggalian yaitu terkait sanksi hukum jika tidak memiliki izin usaha pertambangan dan jika tidak mengikuti peraturan …
Ilmu fiqh [sumber elektronis] : penggalian, perkembangan, …
Ilmu fiqh [sumber elektronis] : penggalian, perkembangan, dan penerapan hukum islam; ISBN : 978-602-422-735-7; Kode Deposit : DEP1910002691; Penerbit: Kencana; Jenis Koleksi: book; Tahun Terbit: 2018; Tempat Terbit: KOTA JAKARTA TIMUR; ... Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya …
Catat! Penggalangan Dana Sosial dari Masyarakat Harus
Ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengatakan penggalangan dana sosial dari masyarakat haruslah sesuai izin pemerintah. "Pada dasarnya memang harus sesuai izin ...
UU No. 28 Tahun 2009
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010. Mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabutUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan …
Permensos 8 tahun 2021 tentang PUB
Dasar Hukum. Dasar Hukum Permensos 8 tahun 2021 tentang PUB: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik …
Dasar Hukum Mengganggu Ketenangan Tetangga
Tindak Pidana Membuat Kegaduhan di Malam Hari. Apabila tindakan mengganggu ketenangan dalam bentuk berteriak-teriak di malam hari, maka tetangga dapat dijerat dengan pasal 503 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, yang berbunyi: " Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak …
Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan …
Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan, …
Zsazsa Dordia Arinanda, Aminah
Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 10, No. 1, Februari (2021), 167-182 168 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI …
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang …
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang tidak sejalan dengan hukum Islam, sebagai salah satu komponen dan sistem hukum nasional. Hukum Islam telah menggariskan beberapa ketentuan mengenai perdagangan orang. Kritik Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak …
UU No. 1 Tahun 2023
UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara ; UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang …
Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum?
Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara: 1) Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari. 2) Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum. 3) Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
Dasar Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Pengadaan tanah di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden (Perpres) No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk …
UU No. 4 Tahun 2009
a. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 22 huruf f, b. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan" Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
penggalian kekayaan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, dianggap perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan atau yang disebut pula Undang-undang Pokok Pertambangan; b. bahwa dianggap perlu untuk menyesuaikan …
JOURNAL OF EMPOWERMENT VOL. 1, No. 1, Juni 2017, …
Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Guru Bimbingan Konseling & Siswa/Siswi SMK/SMA/Ma Se-Kabupaten Cianjur 28
UU 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara
UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang …
Rule Of Law Exists In Ghana
Ex-President Mahama had the audacity to release three guys from "Montie Radio" who were jailed four months by Ghana's Supreme Court after serving only one …
Laws Ghana
Access over 200 consolidated laws of Ghana including Acts, Regulations and Amendments in the Fourth Republic. Access several decided cases in Ghana including Supreme …
Langkah Hukum Bila Tak Sepakat Besaran Ganti Rugi
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. [1] Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012. [2] Pasal 33 jo. Pasal 32 UU 2/2012. [3] Pasal 31 ayat (1) UU 2/2012. [4] Pasal 33 UU …
The Laws of Ghana
judicial service of ghana. p.o. box gp 119, accra. tel: (+233) 0302-663951, 663954, 666671. law court complex accra. tel: (+233) 0302-748100, 748101, 748102
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Penemuan …
dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 …
5. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. 6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan …
Kajian Akademis Perubahan Undang-Undang tentang Minerba No. 4 Tahun 2009 yang telah diubah san disahkan menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. ... LINGKARAN KEMISKINAN DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN ILEGAL DI GHANA Danny (2006) menyebutkan, semua usaha pertambangan yang berjalan diperlukan …
(PDF) DIMENSI KEARIFAN LOKAL TERKAIT PERTAMBANGAN …
dan penggalian sebanyak 71.346 jiwa. Adapun untuk rincian ... dijelaskan kembali dalam pertimbangan hukum Undang-Undang . ... important characteristic of the mining and mineral law in Ghana .
PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: PENERAPAN UNSUR
PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: PENERAPAN UNSUR MEMPERKAYA DAN/ATAU MENGUNTUNGKAN DALAM ... Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim …
PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: PENERAPAN UNSUR …
Penggalian Putusan Hakim...-Anto Widi Nugroho 15 PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: PENERAPAN UNSUR ... Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam ... Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu …
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK …
atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 9. Upaya Hukum adalah usaha untuk melawan penetapan hakim atau putusan pengadilan berupa perlawanan, banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali. 10. Penasihat Hukum adalah advokat …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN …
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertambangan rakyat merupakan kegiatan pembangunan yang didalam dirinya …
Konsultan perizinan tambangKonsultan …
terminologi bahan galian golongan c yang sebelumnya diatur dalam uu no. 11 tahun 1967 telah diubah berdasarkan uu no. 4 tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan c sudah tidak terdapat lagi, diganti menjadi batuan dan dalam uu no. 3 tahun 2020 tentang minerba dalam bab xi a disebut sipb …
PENEGASAN KEDUDUKAN PENJELASAN SUATU UNDANG-UNDANG…
Tinjauan Hukum Eksistensi dari. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 setelah. Kali Pengujian Undang-undang di Mahkamah. Konstitusi pada Tahun 2015. Jurnal Hukum. dan Pembangunan Volume 46 Nomor 3. Samosir, Daniel. 2015. Faktor-faktor yang. Menyebabkan Materi Muatan Undang-undang. bertentangan dengan UUD 1945. Jurnal
Definisi Istilah Hukum Undang-Undang | Hukumonline
Disclaimer Update: 29 Agustus 2022. Definisi (1): Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Referensi Hukumonline Pro. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ditetapkan 1 Oktober 2019 Berlaku 3 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian. 38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum. …
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ''Badan Permusyawaratan'' berubah menjadi ''Majelis Permusyawaratan Rakyat'' dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh ...
PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: PENERAPAN UNSUR …
DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI NASKAH PUBLIKASI Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar …
(PDF) DIMENSI KEARIFAN LOKAL TERKAIT PERTAMBANGAN …
PDF | On Jul 1, 2021, Derita Prapti and others published DIMENSI KEARIFAN LOKAL TERKAIT PERTAMBANGAN RAKYAT | Find, read and cite all the …