Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak …
KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B ... adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. ... Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud …
Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan …
di bidang Usaha Pertambangan. BAB II PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN . Bagian Kesatu. Subjek Pajak Penghasilan . Pasal 3 . Ketentuan Pajak …
Pajak
l. b. s. Pajak (dari bahasa Latin taxo; " rate ") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [1]
KAWASAN BERIKAT | Direktorat Jenderal Pajak
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang …
Sejak 2 November 2020, Penyerahan Batubara Dikenakan …
Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan …
ATUR PERPAJAKAN DAN PNBP …
Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara. Peraturan ini …
ATUR PERPAJAKAN DAN PNBP PERTAMBANGAN …
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian izinnya diberikan dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan kembali …
Dasar-Dasar Perpajakan, Unsur, Jenis, Fungsi, Syarat, dan …
Pengertian Pajak Menurut Para Ahli. Pajak merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa. Pemberlakuan pajak pada suatu negara berjalan berdasarkan pada dasar-dasar perpajakan yang telah ditetapkan. Dasar-dasar tersebut menjadi patokan dalam mengelola pemungutan pajak.
Kenali Apa itu Penyusutan Fiskal Dalam Perpajakan
Menurut peraturan yang tertera dalam pasal 11 ayat (4) Undang-undang PPh, bahwasannya wajib melaksanakan pajak memberi kebebasan untuk melakukan penyusutan tatkala harta yang ada (berwujud) digunakan untuk menagih, mendapatkan, serta merawat penghasilan. Sebagai contoh, alat yang digunakan untuk menghasilkan …
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 | Direktorat Jenderal Pajak
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: Nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;
(PDF) EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA …
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT (SATUAN ADMINISTRASI MENENGAH SATU ATAP) KABUPATEN BOGOR DALAM MENINGKATKAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH ERICA …
Dapatkah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Diberikan …
Menurut penjelasan umum UU 4/2009 menyatakan salah satu pokok pikiran dalam undang-undang tersebut adalah pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara …
Tax Aviodance dan Faktor Determinan Pada Perusahaan …
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan …
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan …
PPh Pasal 22: Definisi, Tarif, Cara Menghitung
Secara umum, PPh 22 merupakan pengenaan pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau re-impor. Seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 22 secara definisi adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu …
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK …
BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang …
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) huruf f, Pajak Mineral Logam dan Batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
DDTCNews
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menerbitkan peraturan baru mengenai perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang …
DDTCNews
Berdasarkan pada UU PPN, batu dan pasir merupakan barang bukan objek PPN. Namun demikian, ketentuan tersebut sepengetahuan saya telah diubah dalam UU …
Pajak dan PNBP Industri Pertambangan Batubara dalam PP …
Pajak dan PNBP Industri Pertambangan Batubara dalam PP Nomor 15 Tahun 2022. Pengesahan aturan pelaksanaan perpajakan industri pertambangan …
Rumus dan Contoh Soal Perhitungan PPnBM di …
Untuk memudahkan pemahaman wajib pajak mengenai jenis pajak satu ini, mari kita lihat beberapa contoh soal di bawah ini: Contoh 1. Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film, pada suatu saat …
ATAS BARANG MEWAH
c. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini; d. Penyerahan Barang Kena Pajak: 1) Yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak adalah: a) penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD. (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang
Definisi, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Alat Berat
Merujuk Pasal 1 Angka 31 UU HKPD, Pajak Alat Berat merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. UU HKPD mendefinisikan alat berat sebagai: " Alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi …
Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak …
(1) Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi: Wajib Pajak Lainnya; dan; Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank, adalah laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak …
Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya (2013), e-book
Undang-Undang PPh DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Ibnu Khayath Farisanu Buku elektronik ini pada awalnya tersedia di Namun sejak perubahan isi (content) laman, entah dimana tautan untuk mendapatkannya.
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK …
Masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. 25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 26. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang …
Putusan Nomor : PUT.116552.11/2015/PP/M.XII B Tahun …
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Selanjutnya Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan mandat kepada Menteri Keuangan untuk mengatur ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) …
(PDF) PPN ATAS PENYERAHAN BATU BARA DALAM …
Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, batu bara secara eksklusif dikecualikan dari negative list Barang Kena Pajak.
Cara Menghitung Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli …
Cara Menghitung Pajak Bagi Pembeli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU 28/2009"), untuk pembeli, dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB"), yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. [5] Hal ini …
Pajak Penghasilan Pasal 22
Tarif Khusus. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut: Atas impor : yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor; non-API = 7,5% x nilai impor; yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Peramalan Penerimaan Pajak Indonesia: Studi Kasus Bea …
memiliki tren yang terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara selalu berada pada level di atas 70% dan bahkan memiliki pola yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010-2014, kontribusi pajak berada pada kisaran 72-
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perpajakan 2.1.1 Definisi …
2.1.5 Tarif dan Dasar Pengenaaan Pajak Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang No 42 Tahun 2009 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut: 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) 2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; ADLN …
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU/2008/36) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. kitab suci atau simbol keagamaan.
Nah! UU Cipta Kerja Tetapkan Batu Bara Kena PPN
UU Cipta Kerja Tetapkan Batu Bara Kena PPN. Penegasan mengenai status batu bara sebagai BKP diatur dalam revisi Pasal 4A ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masuk dalam UU Ciptaker. Alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, …
(PDF) PPN Atas Penyerahan Batu Bara Dalam Undang-Undang …
Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, batu bara secara eksklusif dikecualikan dari negative list Barang Kena Pajak. Sebagai komoditas yang sebagian besar dijual ke luar negeri, hal ini berpotensi menempatkan pengusaha batu bara pada kondisi PPN Lebih Bayar, mengingat atas ekspor batu bara …
Menghitung Beban Penyusutan yang Boleh Menjadi …
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. ... mesin kantor masuk dalam kelompok 1, sehingga masa manfaat mesin kantor adalah 4 …