Contribute to businessgitv/ru development by creating an account on GitHub.
Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan pencabutan 2.343 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak berkegiatan. Jokowi lantas menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 1/2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Aturan tersebut menjadi dasar pencabutan IUP. Sebelumnya, Kepala BKPM …
Payung hukum reformasi perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. Selain itu, presiden Joko Widodo juga mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 Izin Usaha …
Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, ... Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk rincian lebih …
Kemudian, harus diingat juga bahwa ada ketentuan divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan. Pasal 112 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa s etelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki …
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Pasal 1 angka 9 PP …
Intisari: Saudara memerlukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP-OP"). IUP OP meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Surat Keterangan Asal Barang ("SKAB") dalam pengiriman barang yang sudah berupa briket, menurut pandangan kami tidak …
Jokowi Delegasikan Perizinan Tambang ke Daerah. Foto: Presiden Joko Widodo Saat Acara Penandatanganan Perjanjian oleh Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2022, 14 April 2022. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden) Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan aturan baru …
Pada rentang bulan Februari 2022, pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai merealisasikan rencana pencabutan Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.. Tindakan tersebut merupakan bagian dari kelanjutan rencana yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo …
Adapun pemberian izin lainnya yakni, Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk …
Heylaw Edu - 15 Juni 2022. Oleh: Rahadyan Fajar Harris. " Asking for permission shows respect and guarantees an interested audience ". – Jerry Allocca. Halo Sobat HeyLaw! Segala bentuk aktivitas penambangan minerba di Indonesia haruslah didasarkan pada izin yang diberikan oleh pemerintah. Hal itu merupakan manifestasi dari konsep ...
Salah satu bentuknya adalah seperti membuat SIM khusus untuk mobil pertambangan seperti Simper itu. Untuk mendapatkan Simper, setiap pemohon wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) resmi dari …
PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha pertambangan khusus; 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 7) surat izin penambangan batuan; 8) izin …
PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin …
Salah satunya adalah perubahan mekanisme perizinan usaha tambang yang saat ini dilakukan satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Tak hanya itu, Staf Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Irwandy Arif mengatakan bahwa pengesahan UU No.30 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara …
Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya kewenangan dalam perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat – mulai dari penerbitan izin hingga …
Apa itu izin usaha pertambangan dan apa saja yang dibutuhkan untuk membuatnya? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan …
IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) I. Pemberian WIUP Batuan. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai …
Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri ("PP 107/2015") mewajibkan setiap kegiatan industri untuk memiliki Izin Usaha Industri ("IUI"). Kegiatan industri merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang …
Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya kewenangan dalam perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat – mulai dari penerbitan izin hingga pengawasan. Pengaturan mengenai perizinan pertambangan juga beririsan dengan kebijakan lain, …
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan saat ini tengah mengevaluasi 2.350 izin pertambangan. Jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban dengan alasan yang tidak bisa diterima, maka izin usahanya akan dicabut. Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang …
Pertambangan Tanpa Izin atau PETI terus menjadi perhatian Pemerintah. Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan. ... Terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan …
Setelah memahami apa itu WPR, Anda perlu memahami Izin Pertambangan Rakyat ("IPR") adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.[9] Dalam hal memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri di bidang Pertambangan Mineral dan …
Pemberian izin lainnya yakni, Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral …
18. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 19. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 20.
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk wilayah mineral logam batubara (Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 74 ayat (1) PP 96/2021). IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 68 ayat 1 PP …
Pemegang izin pertambangan tidak memiliki kepemilikan tanah terhadap area yang dialokasikan, dan hanya diperbolehkan untuk mengambil satu jenis mineral di area …
Lisensi Peternakan Susu di India: Halo pengusaha, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memulai bisnis peternakan sapi perah di India bersama dengan aturan peternakan sapi perah dan garis panduan untuk mendapatkan izin untuk memulai peternakan sapi perah. Informasi dalam artikel ini dapat diterapkan pada izin peternakan …
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2022
JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. IUP yang dicabut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara. Hal …
Juni 5, 2022. Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas …
SobatLegal kali ini legal2us akan membahas mengenai izin usaha tambang khususnya golongan batuan. Untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan sendiri sudah diatur dalam PP No 23 Tahun 2010. ... ikuti terus kami di @legal2us atau melalui laman Kontributor : Ghirindra Chandra Maharsi. Bagikan Berita. 0 …
Di sisi lain, Agung juga menyebutkan bahwa ada beberapa izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya juga turut dicabut, misalnya izin yang untuk tambang, namun justru untuk tambak. "Ada 131 izin seluas 1,7 juta hektare yang dicabut dari KLHK dan akan kembali kepada pemerintah dan dievaluasi lebih lanjut, sebagian besar izin ini …
Contribute to liyingliang2022/fr development by creating an account on GitHub.
Izin Setelah Revisi Aturan. Izin jalan tambang di Hutan Harapan terbit setelah peraturan yang menghalanginya direvisi dengan mengesampingkan banyak rekomendasi. • 20 Desember 2012 Kementerian Kehutanan mengundang PT Restorasi Ekosistem Indonesia bertemu dengan PT Musi Mitra Jaya yang hendak membangun …
Apa sanksi hukum terhadap pihak yang menghalangi atau menggangu kegiatan pertambangan pemilik izin usaha tambang? Simak ulasannya. ... Hal ini di antaranya merujuk UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ... Aturan Pelecehan Seksual …
Izin Usaha Pemurnian Mineral Logam. Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") untuk kegiatan usaha pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan adalah KBLI 24201. Kelompok KBLI 24201 merupakan industri pembuatan logam dasar mulia yang …
NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Perusahaan tambang pasir kuarsa, PT Indoprima Karisma Jaya (IKJ) mengklaim telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna. Hal ini disampaikan Direktur PT Indoprima Karisma Jaya (IKJ), Sulaiman seusai melaksanakan …
Pada umumnya orang atau golongan yang berhak mendapatkan IPR adalah penduduk setempat baik itu perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) SIPB diatur dalam …
Pada perkembangannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kehutanan Nomor 1 Tahun 2004 untuk menyelesaikan problematika tumpang-tindih area pertambangan di hutan lindung. Perpu ini memberikan izin terhadap 13 perusahaan tambang untuk melanjutkan kegiatan produksinya.