SKDU Sudah Dihapus, Ini Dasar Hukumnya
Pencabutan ketentuan mengenai izin gangguan di atas dilakukan dengan pertimbangan bahwa aturan tersebut tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia.. Karena telah dihapus, Bupati atau Walikota di seluruh Indonesia melalui SE Mendagri 503/2019 tersebut …
Contoh Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Pengertian Surat Izin Tempat Usaha. Surat Izin Tempat Usaha atau disingkat SITU adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga hukum setempat. Fungsi surat ini adalah untuk memperoleh izin atas pendirian suatu tempat usaha, perusahaan, atau perkantoran. Tujuannya agar terhindar dari gangguan pihak …
Segala Hal Tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat
Adapun biaya izin pertambangan rakyat ditanggung oleh pihak pemohon (jika memang ada). UU yang Mengatur Izin Pertambangan Rakyat. Izin pertambangan rakyat IPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Dalam undang-undang tersebut tim riset dunia tambang telah menyusun …
Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan …
Izin Penambangan Batuan. Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin …
JAMINAN REKLAMASI PERTAMBANGAN
IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium, eksplorasi, dan studi kelayakan.
Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (Prosedur Lengkap)
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Penjelasan ini mengacu pada Pasal 1 angka 10 UU 4/2009 s.t.d.d UU 3/2020 dan Pasal 1 angka 3 PMK 61/2021. Pemerintah memberikan dapat memberikan IPR kepada perseorangan atau …
Pasti Diterima! Inilah Macam Surat Izin Perusahaan Tambang …
Macam Surat Penting untuk Memperoleh IUP. 1. Surat Permohonan. Surat permohonan diketik dengan format yang rapi dan ditujukan kepada menteri c.q. direktur jenderal mineral dan batubara. Surat diketik dengan singkat, padat, dan jelas serta isinya permohonan izin untuk mendapatkan IUP.
Persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang
M engenai jumlah beban angkutan barang antar kota yang harus dapat izin, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP No. 74/2014) disebutkan bahwa:. 1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang. 2) Dalam hal …
PEDOMAN DAN ATURAN STUDI KELAYAKAN TAMBANG
Pasal 43 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus menerbitkan surat persetujuan hasil evaluasi Laporan Studi Kelayakan, AMDAL, Rencana Reklamasi, Rencana Penutupan Tambang, yang disampaikan pemegang IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan dinyatakan …
Inspektur ID
Izin tambang pada saat itu izin diberikan oleh raja secara lisan kepada penambang-penambang tradisional berdasarkan hukum adat masing-masing. Setelah …
Informasi Prosedur Pelayanan
Surat Permohonan sesuai contoh 1 pada lampiran Permenhub No. PM 51 Tahun 2011 Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000 dari pemohon bahwa lokasi yang diusulkan tidak bermasalah dengan pihak lain Salinan Surat Ijin Usaha Poko (IUP) dari instansi terkait dengan kegiatan usaha pokok diantaranya : pertambangan, energi, kehutanan, …
Bagaimana Cara Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan …
Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan PP No 23 Tahun 2010. IUP atau pemberian izin usaha pertambangan berdasarkan pada PP no 23 Tahun 2010, …
Cara Daftar Izin Usaha Pertambangan 2022 dengan Mudah
Selain itu, cara daftar izin usaha pertambangan 2022 yang lainnya adalah dengan melalui 2 tahapan ini: 1. WIUP Batuan. Badan usaha perlu mengajukan permohonan pada wilayah yang bersangkutan untuk mendapatkan WIUP. Permohonan tersebut diajukan pada Menteri, Walikota atau Gubernur yang sesuai dengan …
Telaahan Staf [34wm59mgdjl7]
PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI JL. Gatot Subroto NO. 01 telp. (0374) 646441 Raba – Bima TELAAHAN STAF Kepada: Bapak Walikota Bima Dari: Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima Nomor: 600/ /DPU/XII/2012 Perihal: Permohonan PT. Raja G & G …
Ibu kota baru: Ribuan lubang tambang terbengkalai di …
Setidaknya 36 orang, yang sebagian besar anak di bawah umur, meregang nyawa di lubang tambang bekas galian batu bara di berbagai wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sejak 2011.
TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN …
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 15. IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan ... komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. 28. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan ...
Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Perolehan Izin Pertambangan Rakyat. Setelah memahami apa itu WPR, Anda perlu memahami Izin Pertambangan Rakyat ("IPR") adalah izin untuk …
Sah! Gubernur Sudah Bisa 'Lagi' Berikan Izin …
Gubernur Sudah Bisa 'Lagi' Berikan Izin Pertambangan. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi …
Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Reklamasi dan
5.PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI FS IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI mempertimbangkan: a. prinsip-prinsip reklamasi b. sistem dan metode penambangan berdasarkan hasil studi kelayakan; • tambang terbuka; dan • tambang bawah tanah. c. kondisi spesifik wilayah setempat; …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 …
Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk ... batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. ... 37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. …
Ini Dia! Ketentuan Perizinan Berusaha Pertambangan Terbaru
Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan …
Bagaimana Cara Mendapatkan Izin Usaha …
Izin usaha ini sendiri diperoleh melalui 2 tahap yaitu: Badan usaha atau perseorangan harus mengajukan permohonan pada wilayah untuk mendapatkan WIUP. Permohonan diajukan kepada Menteri, Gubernur …
(PDF) IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bupat i/walikota, berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila wilayah kuasa pertambangannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat ...
MAKALAH PERATURAN TENTANG STUDY …
MAKALAH PERATURAN TENTANG STUDY KELAYAKAN TAMBANG Tugas Mata Kuliah Lingkungan Tambang Oleh: MARDHATILLAH AULIA 1203146 / 2012 PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBNGAN (S1) …
PP No. 96 Tahun 2021
MATERI POKOK PERATURAN. Abstrak. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang …
'Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan …
Sepanjang tahun lalu terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700 ribu hektar lahan rusak. Mengapa konflik dan kerusakan lingkungan terjadi di wilayah ...
PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN …
BUKU PETUNJUK TEKNIS IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Limbah BahanBerbahaya dan Beracun. 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan …
(PDF) Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal
Contoh kecil saja adalah hasil tambang, ... dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota dan izin usaha penambangan. b) ... Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[1] Tata Cara Pengajuan Izin WIUP (Wilayah Izin …
Surat permohonan izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur. Harap mencantumkan perihal surat, identitas dan …
Inspektur ID
c. Rencana Pascatambang memuat: 1) profil wilayah, meliputi: (1) lokasi dan kesampaian wilayah; (2) kepemilikan dan peruntukan lahan; (3) rona lingkungan awal, meliputi peruntukan lahan, morfologi, air permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah ...
Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan – Info Tambang
Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya kewenangan dalam perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat – mulai dari penerbitan izin hingga pengawasan. Pengaturan mengenai perizinan pertambangan juga beririsan dengan kebijakan lain, …
WALIKOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN …
untuk Izin Lokasi dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Keputusan Izin Lokasi. (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam pembatalan Izin Lokasi. (5) Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Walikota atas usulan Dinas dan Kantor …
Izin Lingkungan Terbaru 2023: AMDAL, UKL-UPL, Sampai SPPL
Izin Lingkungan Terbaru 2023 penting diketahui bagi pengusaha dan pihak pihak terkait karena akan memiliki dampak lingkungan yang tidak diperhitungkan dapat menimbulkan masalah yang tidak hanya berdampak pada sekarang, tetapi juga pada masa depan.. Dengan mengikuti proses izin lingkungan yang tepat, proyek-proyek dapat …
15+ Contoh Surat Pemberitahuan Kegiatan Berbagai Acara …
Contoh Surat Pemberitahuan Kegiatan. #1 Kegiatan 17 Agustus. #2 Kegiatan Sekolah. #3 Pemberitahuan Kegiatan Halal Bihalal. #4 Pemberitahuan Kegiatan RT ke Warga. #5 Kegiatan Sekolah Study Tour. #6 Pemberitahuan Kegiatan ke Kepolisian. #7 Pemberitahuan Kegiatan RT Mengenai Lomba. #8 Pemberitahuan Kegiatan Bakti …
Apa Itu Izin Pertambangan Rakyat dan Wilayah …
Definisi. KETENTUAN mengenai IPR di antaranya tercantum dalam UU 4/2009 s.t.d.d UU 3/2020 yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, ketentuan mengenai hak dan kewajiban pajak bagi pemegang IPR tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2021 ( PMK 61/2021 ).
Izin Pertambangan | PDF
A. Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dengan syarat : 1) Surat Permohonan WIUP. 2) Usulan peta WIUP berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur serta jenis. komoditas tambang dan luas WIUP yang dimohon; 3) KTP pemohon; dan. 4) Nomor Pokok Wajib Pajak.
Reklamasi Pasca Tambang
Sedangkan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah kegiatan usaha pertambangan. Wewenang pemerintah untuk membina dan mengawasi jalannya reklamasi lahan pasca …
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …
limbah tambang, atau lumpur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membangun bendungan; d. bahwa untuk membangun bendungan sebagaimana dimaksud ... Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan izin penggunaan sumber daya air. (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri, …