Pemerintah Bolehkan Tambang Rakyat, Akan Dilegalkan …
Pemerintah Aceh bersama DPRA dan BPMA, akan melegalkan tambang minyak ilegal yang banyak beroperasi - Halaman all
Dasar Undang-Undang Hingga Tujuan Reklamasi …
UU Reklamasi Bekas Tambang. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 3 Tahun 2020. UU untuk mengatur secara ketat pemegang izin konsesi pertambangan …
MEMULAI IZIN USAHA TAMBANG BATUAN? SIMAK DULU ATURANNYA
Itulah uraian terkait izin usaha tambang batuan. Apabila SobatLegal semua masih penasaran atau ingin mengetahui informasi seputar legalitas usaha anda dan artikel terbaru soal hukum, ikuti terus kami di @legal2us atau melalui laman Kontributor : Ghirindra Chandra Maharsi
Tegakkan Aturan Reklamasi Tambang
Tegakkan Aturan Reklamasi Tambang. Penegakan aturan reklamasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi problem di area bekas tambang. Sayangnya, berbagai kendala menghambat penegakan aturan itu secara optimal. Kondisi lubang tambang yang pernah menelan korban jiwa di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, …
TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN …
ISU-ISU KRUSIAL YANG PERLU ADA DALAM ATURAN TURUNAN UU MINERBA 8 2 8 ISU PERTAMBANGAN YANG PERLU DIPERKUAT DALAM ATURAN TURUAN UU MINERBA 1 Dukungan Pemerintah dalam Pengembangan Teknologi di Sektor Minerba 2 3 Penegasan dan Penindakan PETI di Indonesia 4 Peningkatan Kegiatan Eksplorasi …
Persyaratan dan Perizinan Pembangunan Smelter
Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 11.E/30/DJB/2011, di dalam Poin D dijelaskan bahwa Badan Usaha yang akan mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang usaha …
ATURAN TAMBANG: Jero Wacik teken Permen Nilai Tambah Mineral
Dalam pasal 2 disebutkan, golongan komoditas tambang mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, atau batuan.Adapun jenis-jenis komoditas tambang mineral logam tertentu antara lain bijih tembaga, emas, perak, timah, timbal dan seng, kromium, molibdenum, platinum group …
TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN …
Ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Wajib ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak UU …
Tahun ini, lelang wilayah tambang masih menunggu aturan …
Lelang wilayah tambang masih terhalang. Untuk tahun ini, lelang tambang harus terlebih dulu menunggu terbitnya aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba). Direktur Bina Program Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid Agung menyampaikan, pihaknya belum bisa …
Dear Pemerintah, Penambang Minta Aturan Nikel Diubah!
Jakarta, CNBC Indonesia - Penambang nikel melalui Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah atau membuat aturan baru tentang tata niaga nikel. Alasannya, pelaksanaan aturan yang ada saat ini yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas …
Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan …
Tata Cara Permohonan SIPB. Menjawab pertanyaan pertama Anda, permohonan SIPB diajukan kepada Menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara ("Menteri"), [7] berdasarkan permohonan yang telah memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan dan finansial. [8] Selain persyaratan tersebut, permohonan juga harus …
Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa
Di zaman ini, pertambangan masih dilakukan dengan sederhana, yakni menggunakan perkakas logam seperti kapak, parang, cangkul, air, tombak, hingga parang. 1 . Regulasi Pertambangan: VOC dan Hindia Belanda. …
Peraturan Reklamasi Lubang Tambang Belum Efektif
Masalah lubang tambang itu menurut Merah makin parah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Baginya aturan itu membuka celah bagi perusahaan untuk tidak menutup lubang bekas galian …
Pemprov Bali Ungkap Penyebab Banyak Galian Tambang …
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali mengakui temuan KPK terkait keberadaan tambang galian C ilegal yang tersebar di sejumlah Kabupaten. Sub Koordinator Unit Pertambangan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Nyoman Wiratmo Juniarta, mengatakan, hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi.
Membongkar Kerancuan Regulasi Minerba di Indonesia
Pada dasarnya, sudah sejak lama pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait usaha pertambangan, khususnya mineral dan batubara. Tentuya regulasi tersebut berlandaskan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan "Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan …
TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN …
1 Tulisan Hukum|Ira Sumaya dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH dan www. economy.okezone dan I. PENDAHULUAN
Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di
Pada masa itu produksi tambang didominasi oleh timah, minyak bumi dan batu bara. Baca Juga: Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia - Bagian 2. Sumber: Hartana. 2017. Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah. Hayati, Tri. 2015. Era …
Mengenal Sistem Perizinan Baru Perusahaan Tambang …
Perubahan-Perubahan Penting dalam Proses Perizinan Perusahaan Tambang di Indonesia. Untuk memulai operasi bisnisnya, semua perusahaan tambang di Indonesia harus memiliki salah satu dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP dapat …
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (Bab 1 dari 22 …
1.3. Secara umum t erdapat lingkup kegiatan penting dalam pengelolaan lingkungan. pertambangan, yaitu: 1. pengelolaan dan pemantauan kualitas air, 2. pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, 3 ...
(PDF) PERATURAN K-3 PERTAMBANGAN UMUM
Pasal 5 ayat (2) "Pengusaha wajib menunjuk KTT dan mendapat pengesahan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang." 10 KEPMEN NO:2555.K/20.1/M.PE/1993 - 1 Pasal 3; PIT Menegakkan Peraturan Perundang-undangan K3 & Lingkungan Pertambangan Umum Pasal 4; Fungsi PIT • Pemeriksaan/Inspeksi, Pengujian, dan Pembinaan • Penyelidikan …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh: a. Menteri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara; b.
Sah! Jokowi Delegasikan Perizinan Tambang ke Daerah
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pendelegasian ini merupakan penyerahan sebagian urusan …
Ancaman Pidana dan Denda Pelaku Pertambangan Tanpa …
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih jadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun …
Aturan Baru Pajak dan PNBP Pertambangan Batu Bara
Pajak, Jakarta – Pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai perlakuan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batu bara.Regulasi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak …
Kotak Pandora Beralihnya Kewenangan Izin Tambang ke Pusat
Deretan aturan itu menyebutkan DPD mempunyai kewenangan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta …
Manfaatkan Celah Aturan, Ada Tambang Bauksit Tetap
Manfaatkan Celah Aturan, Ada Tambang Bauksit Tetap Operasi Meski Izin Dicabut. Pemerintah lewat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin sejumlah perusahaan tambang, salah satunya adalah izin milik PT Barata Guna Perkasa (BGP) di Desa Batu Barat, Kalimantan Barat. Pencabutan izin …
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK …
dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh Surveyor. 14. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
Konvensi ILO 176 tentang K3 Tambang dan kebijakan K3 Tambang di …
Terkait dengan kebijakan K3 Tambang ini, Indonesia memiliki bbeberapa instrumen peraturan diantaranya yang cukup penting yaitu UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai aturan Induk, khusus untuk sektor tambang terdapat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555/1995 tentang K3 Pertambangan Umum, lalu yang …
UU Minerba, Denda Kegiatan Penambangan …
Dalam UU Minerba, denda kegiatan penambangan ilegal dinaikan menjadi paling banyak Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 10 miliar. Kendati demikian, sanksi penjara justru dipersingkat menjadi paling lama …
Begini strategi pemerintah tangani pertambangan tanpa izin
ANTARA/HO-Kementerian ESDM. Upaya penanganan penambangan tanpa izin melalui penataan wilayah dan regulasi, pembinaan oleh PPNS, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, dan formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah …
Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Sepanjang penelusuran kami, peraturan perundang-undangan tidak mengenal terminologi 'kawasan pertambangan rakyat', melainkan terminologi 'wilayah …
Tambang Pasir Laut Diminta Dihentikan Permanen
IRMA TAMBUNAN. Ilustrasi tambang pasir . JAKARTA, KOMPAS - Penolakan terhadap PP No 26 Tahun 2023 terus mengalir. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP No 26 Tahun 2023 serta melakukan moratorium permanen penambangan pasir laut dan reklamasi pantai di …
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 18 Januari 2022 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO. …
Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di
Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia – Bagian 3. Sumber: Anindarini, Grita. Dkk. ICEL. 2020. Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Cahyat, Ade. 2005.
Sah! Jokowi Delegasikan Perizinan Tambang ke …
"Kemudian dalam pendelegasian ini regulasi-regulasi yang di atasnya akan tetap berjalan seperti semula. Kemudian perlu diluruskan juga, bahwa bukan semua …
PENGATURAN PENGELOLAAN REKLAMASI DAN …
2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang (selanjutnya disebut Perda Kaltim 8/2013), Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian izin dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …
dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau ... dan/atau b. potensi sumber daya bahan tambang yang …
PP No. 96 Tahun 2021
MATERI POKOK PERATURAN. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang …
Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa
Regulasi Pertambangan: VOC dan Hindia Belanda. Bertolak dari pertambangan sederhana, era tambang baru dan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1602. …