Jurnal Enersia Publika, Vol. I, No. 2, Desember 2017, hal …
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Salim, 2012:9) Salim (2012:89) menambahkan bahwa sistem kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun
Pertambangan: Pengertian – Manfaat dan Tahapannya
Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan …
Akibat Hukum Tindakan Akuisisi di Sektor Pertambangan Mineral dan
Akibat Hukum Tindakan Akuisisi Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peralihan Dan Pengendalian Izin Usaha . Pertambangan. Arif Setia Sasmita, Herman Susetyo *,Hendro Saptono . Abstrak. Kekayaan alam mineral dan batubara merupakan kekayaan yang unrenewable . sehingga dilindungi undang-undang.
Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan …
Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga pengelolaan lingkungan hidup ... melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan …
STANDAR USAHA PERTAMBANGAN MELALUI …
Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan. 11. Penilaian kesesuaian dan pengawasan a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi ... Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta . No. II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah
HAK PENGUASAAN NEGARA TERHADAP SUMBER …
2009 menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan. batubara berada di tangan Pemerintah, ... (Beleid), tindakan Pengurusan (bestuursdaad), Pengaturan …
SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN …
Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Lampiran Undang-Undang ... untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum (rechtshandelingen).15 Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu ...
(PDF) Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang
Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara May 2023 Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 3(3 ...
(PDF) KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN …
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan . 6. Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011). Comparative . study on co al mine safety between Chi na and the US . from a safety sociology perspect ive. Procedia .
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN …
tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. 3) Kebijakan publik merupakan apa yang ... Hambali, Implementasi Kebijakan Pertambangan Mineral Dan Batuan Di Kecamatan ««««««««««««« 37 dana sudah tersedia dan sumberdaya manusia
Dirjen Minerba: Pertambangan Berperan Penting …
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan di tengah pandemi saat ini, sektor mineral dan batubara (minerba) tetap berperan …
PENGUASAAN NEGARA ATAS USAHA-USAHA PERTAMBANGAN MINERAL …
PDF | On Apr 26, 2023, Ahmad Ahmad and others published PENGUASAAN NEGARA ATAS USAHA-USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN …
Mineral No. 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran IV serta Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian, dan Pelaporan SMKP Minerba.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA …
polres kuantan singingi adalah tindakan represif yaitu melakukan razia,penangkapan,pembakaran mesin dompeng dan melakukan upaya preventif. ... 3 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 dan Pasal 160 4 Hanan Nugroho,Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI …
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU …
Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur permasalahan terkait dengan pertambangan rakyat. Dalam mewujudkan hal di atas, maka Undang-Undang Nomor 4 …
PERTAMBANGAN
Cakupan dan Tujuan Laporan 8 Pertambangan dan TPB: kewajiban sosial dan bisnis 9 Pertambangan dan TPB: tren terbaru dan isu-isu penting yang muncul 9 Peluang transformatif 11 2 Contoh peluang pendorong dan risiko potensial penghambat pencapaian TPB 12 3 Integrasi, Prioritas, dan Pelaporan TPB 22 Latar Belakang 23 Penilaian 24 …
Minerals found in Zimbabwe and areas of verified …
Mineral Location Found in Zimbabwe; Agate: Nyamandhlovu, Chikomba, Lupane: Aluminum: Mutare, Nyanga, Mwenezi: Amazonite: Nyamandhlovu, Rushinga: …
Pemerintah: Perubahan UU Minerba untuk Perbaiki Sektor Pertambangan …
JAKARTA, HUMAS MKRI – Pemerintah dan DPR menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) penting dilakukan. Hal ini merupakan upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan …
Dapatkah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Diberikan …
Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. [7] Dalam kasus Anda, untuk mempersingkat kami hanya akan membahas perihal IUP dan IUPK.
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Rumusan …
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (LN No. 4 Tahun 2009, TLN No 4959) selanjutnya disingkat UU Minerba, memiliki domain yang tidak dapat dipisahkan dari hukum administrasi antara lain:
Penegakan Hukum terhadap Praktek Illegal Mining …
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara adalah izin untuk melaksanakan uasaha pertambangan. Pasal 37 Izin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara bahwa usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri. Dalam …
Mining in Zimbabwe
The book covers Zimbabwe's diverse mineral sectors - gold, coal, asbestos, chrome, copper, tin, iron and steel, nickel, diamonds, platinum group metals, industrial minerals, …
Akibat Hukum Tindakan Akuisisi Di Sektor …
Akibat Hukum Tindakan Akuisisi Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peralihan Dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan Arif Setia Sasmita, Herman Susetyo *,Hendro Saptono Abstrak Kekayaan alam mineral dan batubara merupakan kekayaan yang unrenewable sehingga dilindungi undang-undang.
(DOC) TAHAPAN-TAHAPAN DALAM …
TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PERTAMBANGAN Pertambangan ialah suatu rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian sampai dengan pemasaran bahan galian.secara umum tahapan …
(PDF) PERTAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN …
Abstract. Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya untuk mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan serta memasarkan hasil galian berupa mineral, batubara, ataupun ...
Mines and Minerals Act
Short title. This Act may be cited as the Mines and Minerals Act [Chapter 21:05]. 2. Rights to minerals vested in President. The dominium in and the right of searching and mining for …
Kecelakaan Tambang di Zimbabwe, Sedikitnya 9 Tewas
Menteri Pertambangan dan Pengembangan Pertambangan Zimbabwe Soda Zhemu mengatakan "pertambangan yang tidak bertanggungjawab, tidak memiliki tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan." Pemerintah mengatakan akan melakukan …
BAB II Tinjauan Pustaka A. Tinjauan Umum Hukum …
Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang- undang ini, tidak ditemukan ... kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.22 20 Ibid.
Pemerintah Dorong Pertambangan Tanpa Izin Menjadi Legal
Mekanisme perizinannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP ini dijelaskan, IPR diberikan oleh menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perorangan dan koperasi yang anggotanya merupakan …
Mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Jika yang mengajukan permohonan IUP adalah sebuah perusahaan Firma atau komanditer maka persyaratan perlengkapan administrasi adalah sebagai berikut: Pengajuan untuk izin usaha pertambangan Eksplorasi mineral logam dan batubara: Surat permohonan untuk usaha ekstraktif kepada Kementerian Mineral dan Batubara.
Indonesia: Sumber Daya Alam dan Penegakan Hukum
Eksploitasi terhadap sumberdaya alam Indonesia yang dilakukan sejak tahun 1960an telah membawa manfaat ekonomi bagi negara, namun demikian sering terjadi pula kerugian bagi lingkungan hidup serta masyarakat di daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya alam, sedemikian rupa sehingga memicu ketegangan sosial dan …